Kominfo Sediakan Tujuh Akademi untuk Talenta Digital Nasional

Kategori Artikel | doni003

Indonesia diproyeksikan membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun mendatang untuk bisa bersaing dalam menangkap peluang pesatnya intensifikasi transformasi digital. Potensi digital Indonesia memang luar biasa. Saat ini Indonesia memiliki 2.229 perusahaan rintisan (startup) atau kelima terbanyak di dunia. Termasuk satu startup decacorn dan delapan startup unicorn inovasi anak bangsa.

Di samping itu, potensi valuasi ekonomi digital indonesia juga diprediksi mencapai Rp4.531 triliun atau setara dengan USD315,5 miliar. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, Indonesia sebagai bangsa besar perlu mengedepankan optimisme untuk merengkuh potensi besar tersebut.

Ia menyatakan, transformasi digital nasional terus diupayakan di berbagai lini kehidupan. Menurutnya, perkembangan transformasi digital berimplikasi pada peningkatan kebutuhan talenta digital.

"Talenta-talenta digital inilah yang akan menjadi navigator utama penggerak ekosistem digital. Saat ini, setidaknya Indonesia membutuhkan 600 ribu talenta digital setiap tahunnya," ujarnya dalam Grand Launching of the National Digital Talent Program 2022, disiarkan secara langsung oleh beberapa TV nasional maupun kanal virtual dari Yogyakarta, Selasa (17/5/2022).

Perhelatan itu digelar di sela Sidang Kedua Digital Economy Working (DEWG) G20 yang berlangsung di Yogyakarta pada 17-18 Mei 2022. Kementerian Kominfo merupakan pengampu DEWG G20 sebagai agenda dari Presidensi G20 Indonesia 2022.

Menteri Johnny menjelaskan, di tengah laju peningkatan kebutuhan talenta digital yang signifikan, terdapat kesenjangan talenta digital dan peluang kerja. Menkominfo menyontohkan, di kawasan Asia Pasifik, lebih dari 50 persen CEO menemui kesulitan untuk merekrut talenta digital dengan keterampilan yang tepat.

Dijabarkan oleh Menteri Johnny, diproyeksikan pada 2030 akan terjadi kekurangan sebanyak 47 juta talenta digital di kawasan ini. Di level nasional, tercatat setidaknya 50 persen dari tenaga kerja baru memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah.

Sedangkan mereka dengan keterampilan digital tingkat lanjutan merepresentasikan kurang dari 1 persen dari angkatan kerja nasional.  "Kita patut optimistis dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, kita harus mampu menjadi generasi inisiator, inventor, dan inovator yang dapat memanfaatkan peluang era digital untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Tujuh Akademi

Melihat peluang tersebut, Kementerian Kominfo menyiapkan program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leadership Academy (DLA) sebagai inisiatif konkret untuk mempercepat pengembangan talenta digital nasional. “Tahun ini, Digital Talent Scholarship akan memberikan pelatihan digital teknis bagi 200 ribu peserta dengan tema terkait keamanan siber, kecerdasan buatan, mahadata, komputasi awan, dan programing,” ujar Menkominfo.

Sampai Selasa (17/5/2022) tercatat sudah 73 ribu peserta yang mendaftar. Program ini mencakup seluruh pelosok tanah air di 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, siapa saja bisa mendaftar.

Pelatihan tersebut dibagi ke dalam tujuh akademi yang meliputi Vocational School Graduate Academy, Government Transformation Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Professional Academy, Tematic Academy, Fresh Graduate Academy, dan Talent Scouting Academy.

Adapun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kabalitbang) Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, terdapat syarat dan ketentuan teknis ketika masyarakat ingin mendaftarkan diri. “Ketika mereka mendaftar terus mendapatkan akun kemudian melengkapi seleksi administrasi seperti KTP, ijazah dan sebagainya. Setelah itu, ada tes substansi bagi mereka yang masuk,” jelasnya.

Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo menyontohkan program pelatihan Professional Academy yang memerlukan tes substansi seperti kemampuan untuk mengetahui pemograman. "Setelah itu mereka lulus baru mengikuti pelatihan, ketika sudah selesai pelatihannya nanti ada lagi tes untuk mendapatkan sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan. Selanjutnya, mereka kita minta untuk mengajukan sertifikasi baik internasional maupun nasional," jelasnya.

Sebagai implementasi triplehelix (sinergi pemerintah, kampus, dan swasta), pelaksanaan program Digital Talent Scholarship bekerja sama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia serta perusahaan teknologi lokal dan global. Tercatat perusahaan IT yang terlibat seperti Alibaba, AWS, Cisco, Google, Red Hat, Oracle, Microsoft, Mastercard, EC-Council, Huawei, Progatge, Skilvul, DQLab, MyEduSolve, Dicoding, Rakamin, Teknoblox, Hellomotion, Binar Academy, Hacktiv8, Agate, Indobot, Tempo, Gojek, Tokopedia dan Techready Community.

Lewat program Digital Leadership Academy, Kementerian Kominfo akan memberikan pelatihan digital tingkat lanjut bagi 550 pimpinan sektor publik dan swasta yang bekerja sama dengan delapan universitas ternama dunia. Apa saja kampusnya? Delapan kampus itu adalah Harvard Kennedy School, Oxford University, National University of Singapore, Tsinghua University, Cornell University, Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, dan University of Cambridge.

Sumber: indonesia.go.id

Continue Reading

 Mulai 5 Oktober, Siaran TV di Jabodetabek Sepenuhnya Digital

Kategori Artikel | doni003

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan episentrum dari kegiatan pertelevisian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memilih Jabodetabek sebagai wilayah migrasi dari siaran TV analog ke TV digital (analog switch off/ASO) tahap berikutnya.

Mulai 5 Oktober 2022, pemirsa TV di wilayah megapolitan Jabodetabek menerima siaran digital. Diharapkan penerapan siaran TV digital di wilayah tersebut menjadi momentum dalam pemberlakuan ASO secara nasional pada 2 November 2022.

Seperti diamanatkan Pasal 60A Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pelaksanaan penghentian siaran televisi analog terestrial atau yang dikenal dengan ASO secara nasional akan dilaksanakan paling lambat 2 November 2022.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, Jabodetabek siap ASO karena telah memenuhi ukuran kesiapan yang terdiri dari tiga hal. “Pertama, di wilayah tersebut terdapat siaran TV analog yang akan dihentikan siarannya. Kedua, telah beroperasi siaran TV digital pada cakupan siaran TV analog sebagai penggantinya. Ketiga, sudah dilakukan pembagian bantuan set top box (STB) bagi rumah tangga miskin di wilayah tersebut,” ujarnya, dalam keterangan pers di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Infrastruktur siaran TV digital di Jabodetabek telah seluruhnya beroperasi melalui tujuh operator multipleksing (MUX), yaitu Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan enam lembaga penyiaran swasta (LPS), yakni grup EMTEK-SCM, MNC Group, MetroTV, RTV, Trans Group, dan Viva Group. Kini, 23 stasiun televisi di Jabodetabek sudah bermigrasi dari analog ke digital, serta terdapat program-program siaran televisi digital baru yang menambah keragaman pilihan konten acara bagi masyarakat.

Terkait penyaluran bantuan distribusi STB untuk rumah tangga miskin sejumlah 479.307 unit, sejauh ini telah tercapai 63,4 persen. Pelaksanaan distribusi STB baik oleh penyelenggara multipleksing maupun yang dibiayai oleh anggaran negara berjalan sesuai rencana.

Penyalurannya terus dipantau secara harian untuk dituntaskan sebelum 5 Oktober 2022. Daerah terdampak ASO pada 5 Oktober di Jabodetabek sebanyak 14 daerah administratif Kabupaten/Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Kepuluan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,  dan Kota Tangerang Selatan.

Sebelumnya, pada 30 April 2022, ASO bertahap telah dilaksanakan di empat wilayah layanan, yaitu Riau 4 (Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai); Nusa Tenggara Timur 3 (Kabupaten Timor Tengah Utara); Nusa Tenggara Timur 4 (Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka); dan Papua Barat 1 (Kabupaten Sorong, Kota Sorong).

Progres ASO Nasional

Menurut Stafsus Menkominfo Niken Widiastuti, kesiapan ASO secara nasional sampai dengan 2 November 2022, yaitu migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah layanan yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Saat ini 90 wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multipleksing, sehingga masyarakat setempat sudah bisa beralih ke siaran televisi digital. Kementerian Kominfo memantau jumlah lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran digital atau simulcast yaitu 566 dari 693 pemegang izin siaran analog,” tuturnya.

Selanjutnya, untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multipleksing oleh LPP TVRI melalui pembiayaan APBN. Dalam waktu dekat, masyarakat di daerah-daerah tersebut segera akan mendapatkan siaran digital.

Menyusul kemudian dijadwalkan ASO di 14 wilayah layanan lainnya di Kalimantan Selatan 2 (Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan); Kalimantan Selatan 4 (Kabupaten Tabalong); Kalimantan Utara 3 (Kabupaten Nunukan); Kepulauan Bangka Belitung 4 (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur); Kepulauan Bangka Belitung 2 (Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat); Kalimantan Barat  6 (Kabupaten Sintang); Maluku 6 (Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual); Maluku Utara 3 (Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan); Papua 7 (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo); Sulawesi Tengah 3 (Kabupaten Toli Toli); Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kota Bau Bau); Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu); Sulawesi Utara 6 (Kabupaten Kepulauan Sangihe); dan Sumatera Selatan 4 (Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih).

Pada kesempatan itu, Stafsus Menkominfo Niken meminta, semua pihak mendukung terwujudkan ASO secara nasional, khususnya di wilayah Jabodetabek ini. Pertama, kepada seluruh lembaga penyiaran diminta untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk beralih ke siaran televisi digital.

Kedua, bagi seluruh warga Jabodetabek yang sehari-hari menggunakan siaran televisi analog, serta telah memiliki kesempatan untuk bermigrasi ke siaran televisi digital, agar segera beralih tanpa menunggu hingga 5 Oktober 2022 saat siaran televisi analog sudah tidak bisa disaksikan.

Ketiga, kepada produsen dan pedagang perangkat elektronik untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan pembelian set top box bagi masyarakat yang akan membeli. Keempat, para penyelenggara multipleksing yang melakukan pembagian bantuan STB di Jabodetabek agar menyelesaikan distribusi sesuai dengan ketentuan.

Adapun, yang kelima, para penyelenggara multipleksing agar mengoptimalkan kualitas sinyal siaran digital saat masa transisi menuju ASO di wilayah Jabodetabek pada 5 Oktober 2022.

 

Sumber : Indonesia.go.id

Continue Reading

 Blokir Situs, Sehatkan Ruang Digital

Kategori Artikel | doni003

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang ditandai makin meluasnya pemakaian internet, memberi dampak positif kepada masyarakat. Buktinya, berdasarkan survei Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia atau APJII pada 2021, terdapat 220 juta penduduk Indonesia yang telah melek internet.

Nyaris segala keperluan masyarakat bisa dilakukan melalui internet, seperti untuk kebutuhan bekerja, menggelar pertemuan dan rapat, memesan makanan, membeli berbagai kebutuhan pokok dan lainnya. Teknologinya juga telah membantu sekitar 19,5 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air untuk memperluas jangkauan pasar di ranah digital.

Sayangnya, kemajuan teknologi tadi masih saja dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk sejumlah tindakan yang terindikasi melawan aturan hukum. Misalnya, membuat website pinjaman daring dengan bunga pinjaman tak sesuai aturan bank sentral atau investasi bodong daring. Kemudian menggelar website perjudian, pornografi, dan prostitusi, dan yang terbaru adalah munculnya website jual beli organ tubuh.

Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun bertindak cepat. Kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu memutus akses terhadap tujuh website dan lima grup media sosial yang terhubung jual beli organ, pada Kamis (12/1/2023). Ini sesuai ketentuan pada Pasal 40 (2a) dan (2b) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga masyarakat luas sudah tidak dapat lagi mengaksesnya.      

Tindakan itu menyusul permintaan pihak Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI kepada Kominfo untuk menutup website terlarang di atas. Ini menyusul aksi kriminal dua remaja asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berusia antara 14--17 tahun melakukan tindak pembunuhan terhadap seorang anak berusia 10 tahun. Aksi mereka dilakukan karena tergiur tawaran dari sebuah website jual beli organ tubuh.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/1/2023). "Iya sudah kami blokir dan ke depannya Kominfo akan mengintensifkan penutupan dan blokir terhadap website dengan konten negatif dan melanggar regulasi. Kami juga intensifkan patroli siber," ujarnya.

Usman menyatakan, tindakan jual beli organ tubuh merupakan perbuatan terlarang dan melanggar ketentuan Pasal 192 juncto Pasal 64 Ayat 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa para pelaku perdagangan organ dikenai pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, Tim AIS Kominfo telah memantau aktivitas beberapa website dan akun media sosial yang diduga memuat konten jual beli organ tubuh. Pencarian website berisi konten terlarang itu memanfaatkan mesin ais (crawling machine) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) milik Kominfo senilai Rp200 miliar dan bekerja selama 24 jam.

Hasil temuan awal sempat dilaporkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. “Kami melakukan pencarian situs jual beli organ tubuh manusia seperti yang disampaikan penyidik kepolisian yang tengah menangani kasus di Makassar. Semua datanya kami kirimkan kepada kepolisian untuk memastikan situs tersebut benar-benar melanggar hukum. Lalu Bareskrim Polri mengirim surat meminta pemblokiran akses,” tuturnya.

Menurut analisa Tim AIS Kementerian Kominfo, kata Semuel, posisi dari website dengan konten terlarang itu berada di luar Indonesia. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melapor kepada Kementerian Kominfo atau lewat website aduankonten.id dan membantu penyidikan oleh pihak berwajib.

Bukan sekali ini saja Kementerian Kominfo bertindak menutup akses terhadap website yang merugikan masyarakat berkolaborasi dengan instansi-instansi lainnya. Contohnya, Kementerian Kominfo bersama Mabes Polri sejak 2018 hingga Agustus 2022 telah memutus akses terhadap 566.332 konten berunsur perjudian di ruang digital. Itu termasuk akun platform dan website yang membagikan konten terkait kegiatan perjudian.

Selain itu, bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Waspada Investasi, Kementerian Kominfo juga telah menutup akses 4.432 platform pinjaman daring ilegal sejak 2018 hingga Desember 2022. Belum lagi upaya melakukan pemutusan akses terhadap hampir satu juta konten bermuatan radikal terorisme sejak 10 tahun terakhir.

Kebutuhan untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo, karena juga menjadi tugas bersama masyarakat luas. Apalagi periode 2023-2024 acap disebut oleh berbagai kalangan sebagai tahun politik yang akan berpuncak pada 2024.

Di tahun depan itu akan digelar pesta demokrasi lima tahunan seperti pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diadakan dalam waktu berdekatan. Berkaca dari pengalaman serupa di 2019, ditemukan sekitar 67,2 persen tindak ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) di berbagai platform media sosial terkait masalah politik. Jadi, lebih baik saring dulu setiap informasi, cari tahu kebenarannya sebelum disebar atau sharing.

Sumber: indonesia.go.id

Continue Reading

 Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok

Kategori Artikel | doni003

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tetap terus digeber oleh pemerintah. Apalagi, pembangunan infrastruktur itu, seperti program infrastruktur lainnya, menjadi perhatian utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pelbagai kesempatan, Kepala Negara selalu mengingatkan pentingnya infrastruktur TIK, terutama telekomunikasi. Sehingga, rakyat Indonesia mendapatkan kemudahan sinyal telepon dan akses internet.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah telah berhasil menggelar infrastruktur pita lebar (broadband) ke seluruh Nusantara. Palapa Ring, sambungan pita lebar yang mencakup dari Sabang hingga Papua dengan panjang hingga 12.148 kilometer telah digelar dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah juga telah membangun base transceiver station (BTS) agar akses internet sampai ke semua desa. Kesemua itu terhubung melalui jaringan Palapa Ring, yang terbagi wilayah barat (2.275 km), wilayah tengah (6.878 km), dan wilayah timur (6.878 km).

Agar tidak terjadi blank spot, pemerintah juga menyiapkan pembangunan dua satelit baru jenis high troughput satellite (HTS) pada wilayah yang belum terjangkau akses internet melalui layanan broadband. Kedua satelit itu akan memberikan layanan akses internet bagi 150.000 titik layanan di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok.

Sementara itu, untuk membuka akses digital ke seluruh pelosok tanah air, pemerintah berencana membangun 9.113 BTS hingga 2024. Harapannya, seiring dengan terakselerasinya pembangunan infastruktur TIK, sebanyak 83.794 desa dan kelurahan di Indonesia bisa terlayani akses digital.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Usman Kansong menyatakan, semua proyek sektor teknologi infomasi dan komunikasi (TIK), termasuk pembangunan BTS tetap berlanjut.

“Kemkominfo berkomitmen melanjutkan semua program yang menjadi tanggung jawabnya. Kemkominfo tetap menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Usman.

Sebagai informasi, pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur TIK secara massif. Harapannya, seiring semakin meratanya infrastruktur itu, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin merata.

Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi layanan internet di Indonesia? Berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), ternyata pengguna internet di Indonesia meningkat setahun terakhir.

Data APJII menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67 persen dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna.

Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19 persen dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17 persen poin dibandingkan pada 2021--2022 yang sebesar 77,02 persen.

Bila dilihat dari penggunanya, porsi penetrasi pengguna berjenis kelamin laki-laki mendominasi pengguna layanan itu dengan porsi sebesar 79,32 persen. Angkanya lebih tinggi dibandingkan penetrasi internet kepada perempuan, yang sebesar 77,36 persen.

Adapun, tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan sebesar 77,36 persen pada 2022--2023. Sisanya, pengguna di wilayah pedesaan. Menanggapi hasil survei itulah, Ketua APJII Muhammad Arif berpendapat, pembangunan infrastruktur TIK memang telah berlangsung masif, meskipun tak dipungkiri masih ada hambatan untuk pemerataannya.

Dia menyebut, fokus pembangunan infrastruktur kini masih dominan di perkotaan. Kondisi geografis yang luas dan topografi yang sebagian sulit dijangkau masih jadi hambatan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang merata.

“Yang jelas, kami merasakan pemerintah tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur digital itu. Tidak mudah juga membangun layanan berbasis digital dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta. Kita tidak bisa apple to apple membandingkan dengan sesama negara ASEAN. Kecuali, misalnya, membandingkan Jakarta dengan Singapura, itu relatif setara,” lanjut Muhammad Arif.

Sumber: indonesia.go.id

Continue Reading